RUU Pemilu.

Cucun mengatakan DPR akan terlebih dahulu menggelar Bamus sebelum mengulas RUU Pemilu.

Komisi II DPR RI membuka peluang melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Walubi, serta partai politik nonparlemen untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan akan bersafari politik ke partai politik (parpol) non-parlemen pada pekan depan. Hal itu ditujukan untuk menjaring aspirasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi II DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas RUU Pemilu dalam waktu dekat. Untuk itu, Dasco meminta semua pihak tidak meragukan kesiapan parlemen dalam membahas RUU Pemilu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pembuat undang-undang untuk segera memproses agenda pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu).

Partai Perindo menilai keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi ketentuan kuota, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong DPR RI, untuk transparan dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu, dengan segera mempublikasikan naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU) yang tengah disusun.