Kumpulan Berita
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan terburu-buru.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengaku kecewa sikap pemerintah dan DPR
Rapat bersama antara pemerintah dan DPR dipimpin langsung Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu yang mendukung Pilkada
Di tengah kencangnya suara desakan publik untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum
Sejumlah partai politik (parpol) menunjukkan keengganannya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum.
RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, yang diatur dalam draf tersebut telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif