RUU Pemilu

PDIP sampai saat ini masih melakukan kajian terkait besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang belakangan ramai diperbincangkan.

Mantan Komisioner KPU RI ini menegaskan, bahwa Perindo berkomitmen mengawal proses revisi agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata melayani kepentingan pragmatis kelompok tertentu.

Sistem politik Indonesia saat ini tengah mengalami tekanan akut akibat praktik politik transaksional yang kian sistemik, memaksa setiap kontestasi politik menjadi ajang kompetisi finansial tanpa batas.

apat Koordinasi Evaluasi Prolegnas yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (17/9/2025) sore memanas. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, sempat mempertanyakan kompetensi Baleg yang akan mengambil alih pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menutup acara Pembekalan Anggota DPR RI hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP dari seluruh Indonesia yang diadakan di Bali.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan terburu-buru.

Rapat bersama antara pemerintah dan DPR dipimpin langsung Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas.

DPR belum bisa menentukan keputusan politiknya, karena fraksi-fraksi belum menyampaikan surat resmi berkaitan dengan kelanjutan RUU Pemilu.