Silfester Matutina

Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (DE JURE), Bhatara Ibnu Reza mendesak Kejaksaan RI untuk segera mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap terpidana Silfester Matutina dalam kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna merepon kubu Roy Suryo Cs yang meminta Ketum Solmet, Silfester Matutina dijadikan daftar pencarian orang (DPO).

Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya terkait kasus yang menjeratnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu, Ade Darmawan mengatakan, putusan itu bukti bahwa tidak dapat mengintervensi sistem peradilan di Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak ada unsur politis dalam penundaan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Silfester Matutina atas vonis 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI, Jusuf Kalla (JK), gugur.

Sidang perdana permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Silfester Matutina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dikabarkan ditunda. Penundaan itu disebut lantaran kondisi kesehatan Silfester yang belum membaik.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang peninjauan kembali (PK) terhadap Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla.