Kumpulan Berita
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan penolakan Shell untuk menolak base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga disebabkan oleh masalah internal perusahaan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyatakan pihaknya akan mengumpulkan para operator SPBU swasta di kantor Ditjen Migas. Pertemuan tersebut dilakukan untuk melakukan negosiasi terkait kesepakatan pembelian base fuel yang belum menemukan titik terang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membujuk ulang badan usaha SPBU swasta untuk membeli base fuel yang telah dikirim oleh PT Pertamina Patra Niaga. Langkah ini diambil untuk menutup kekurangan pasokan BBM yang terjadi di SPBU swasta.
Pemerintah menetapkan impor BBM satu pintu melalui Pertamina hingga akhir 2025. SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP wajib membeli BBM dari Pertamina. Kebijakan ini menimbulkan berbagai fakta dan dampak yang perlu diperhatikan.
Menteri ESDM Bahlil memastikan Shell, BP, Vivo tidak impor BBM hingga 2025. Mereka harus beli dari Pertamina yang punya stok cukup. Ini hasil kesepakatan agar SPBU swasta tetap bisa jual BBM.
Isu kelangkaan BBM di SPBU swasta terpantau tak terbukti di lapangan, khususnya di kawasan Kemang, Jakarta. SPBU sepi pengunjung, namun stok BBM aman. Konsumen berharap kemurnian BBM tetap terjaga jika SPBU swasta membeli dari Pertamina.
Menteri ESDM capai 4 kesepakatan dengan SPBU swasta (BP-AKR, Shell, VIVO, Exxon) untuk atasi kelangkaan BBM. Penambahan pasokan lewat Pertamina, skema joint surveyor, transparansi harga, dan implementasi cepat jadi kunci.
SPBU swasta sepakat membeli base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina melalui skema impor baru. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan akan tiba dalam 7 hari, tanpa mengganggu stok BBM Pertamina. Surveyor akan dilibatkan untuk menjaga kualitas.