Kumpulan Berita

tanah.


Property
8 January 2026

Jangan Khawatir, Begini Cara Daftarkan Girik Jadi Sertifikat Tanah

Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab.

Property
5 December 2025

Sikat 185 Mafia Tanah, Aset Rp23,3 Triliun Berhasil Diselamatkan

Nusron Wahid mengklaim telah berhasil menyelamatkan aset tanah senilai Rp23 triliun dari mafia tanah.

Property
17 November 2025

Nusron Sebut Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Ini Faktanya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa mafia tanah tidak akan pernah sepenuhnya hilang.

Property
13 November 2025

Nusron Wahid: Mafia Tanah Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Masih Ada

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan soal praktik mafia tanah

Property
13 November 2025

Nusron Ungkap Sederet Kejanggalan Eksekusi Lahan Milik JK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses eksekusi tanah milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Makassar.

Property
7 November 2025

Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 

Nusron Wahid mengatakan, salah satu penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program reforma agraria. Orang miskin dikasih tanah.

Hot Issue
27 October 2025

Setahun Reforma Agraria Prabowo-Gibran, 195 Ribu Bidang Tanah Diserahkan ke 39 Ribu Keluarga

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025

Nasional
23 October 2025

11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka dinyatakan bersalah karena menghalangi aktivitas pertambangan nikel di wilayah adat mereka.