UMKM

Legalitas, pemanfaatan platform digital, hingga akses permodalan menjadi kebutuhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan tertata. DPW Partai Perindo Jawa Barat mendorong kebutuhan tersebut dijangkau melalui pembinaan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan, termasuk di bidang kekayaan intelektual dan kewarganegaraan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, melakukan peninjauan langsung Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 24 Juli 2026 malam.

Selvi mengapresiasi peran Bhayangkari yang dinilai tidak hanya mendampingi tugas Polri, tetapi juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan untuk memahami karakteristik pasar yang dituju, termasuk melalui penyediaan informasi pasar

Ke-30 peserta tersebut terdiri atas 18 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Naik Kelas serta 12 pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan seluruh ojek online (ojol) sepakat apabila status mereka diarahkan menjadi pelaku usaha mikro atau UMKM, bukan pekerja.

BNI menghadirkan tiga mitra binaan dalam pameran Puspa Nuswantara 2026.