UMKM.

Optimalisasi aset milik pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Aset berupa tanah dan bangunan milik daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif berpotensi menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di daerah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menyoroti dinamika antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara dalam kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM.

Pelaksanaan relokasi PKL dan pelaku UMKM harus menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Gangguan pasokan energi telah memukul produktivitas operasional dan mengacaukan ritme aktivitas ekonomi masyarakat

Dampak domino dari pemadaman ini dinilai dapat memperlambat pemulihan omzet harian para pedagang kecil di daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya langkah pembersihan pembukuan atau cleaning up perbankan melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih, khususnya untuk mendorong pemulihan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, pembiayaan usaha, hingga fasilitas kepemilikan rumah, setelah dilakukan kerja sama antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya