UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan ojol akan diberi status sebagai pelaku UMKM dalam Perpres

Menurut Ferry keberpihakan negara terhadap UMKM juga perlu diwujudkan dalam kebijakan perpajakan.

Kondisi tersebut mendorong penguatan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan.

Maman juga merasa senang karena dalam kegiatan ini, Kementerian UMKM mendapat kesempatan untuk menjelaskan berbagai program-programnya yang sedang berjalan.

Legalitas, pemanfaatan platform digital, hingga akses permodalan menjadi kebutuhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan tertata. DPW Partai Perindo Jawa Barat mendorong kebutuhan tersebut dijangkau melalui pembinaan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan, termasuk di bidang kekayaan intelektual dan kewarganegaraan.

Tantangan utama justru berasal dari risiko fisik akibat dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem.

Selvi mengapresiasi peran Bhayangkari yang dinilai tidak hanya mendampingi tugas Polri, tetapi juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM.