Kumpulan Berita

Umkm


Hot Issue
13 August 2026

UMKM Lokal Didorong Perluas Pasar hingga Asia Timur dan Amerika Latin

Shopee Indonesia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta brand lokal memperluas pasar

Economy
13 August 2026

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar sepanjang Semester I-2026

UMKM binaan Pertamina yang mengikuti berbagai pameran mencatatkan omzet sebesar Rp8,57 miliar.

Hot Issue
11 August 2026

BPDP BLU Kemenkeu Pacu UMKM Perkebunan Naik Kelas 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) BLU Kemenkeu memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Nasional
4 August 2026

Partai Perindo Usul Ambang Bebas Pajak Marketplace agar UMKM Tak Terbebani di Tengah Lesunya Daya Beli

Menurut Ferry keberpihakan negara terhadap UMKM juga perlu diwujudkan dalam kebijakan perpajakan.

Nusantara
3 August 2026

Perindo Jatim: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Kunci Ketahanan Ekonomi Keluarga

Kondisi tersebut mendorong penguatan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan.

Inspirasi Bisnis
30 July 2026

MNC Finance Gelar Program Literasi Keuangan Gali Cuan, Dorong UMKM Tumbuh Berkelanjutan

PT MNC Finance kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha.

Nusantara
26 July 2026

Dari Legalitas hingga Modal, Partai Perindo Jabar Perkuat Pembinaan agar UMKM Naik Kelas

Legalitas, pemanfaatan platform digital, hingga akses permodalan menjadi kebutuhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan tertata. DPW Partai Perindo Jawa Barat mendorong kebutuhan tersebut dijangkau melalui pembinaan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.

Nasional
25 July 2026

Tarif PNBP Kemenkum Resmi Disesuaikan, Merek UMKM Tetap Rp500 Ribu dan Hak Cipta Lagu Gratis

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. Aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan, termasuk di bidang kekayaan intelektual dan kewarganegaraan.