Upah Minimum Provinsi Ump

Menaker Ida Fauziyah menyatakan pihaknya telah bersurat kepada kepala daerah yang menetapkan UMP untuk 2022 yang tidak sesuai.

Apindo pun menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) DKI Jakarta dan terdaftar dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT.

UMP DKI Jakarta menuai pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat baik pekerja maupun pengusaha.

Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum.

Pemerintah telah resmi menetapkan UMP di daerah masing-masing. Keputusan tersebut diprotes dari berbagai stakeholder buruh.

Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan terkait para buruh meminta revisi perhitungan UMP pada undang-undang cipta kerja.

Suharso Monoarfa memastikan kenaikan upah minimum tidak mungkin hanya 1%.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi meminta pemerintah untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.