Para pengusaha mengkritisi kebijakan asimetris Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Upah Minimun Provinsi (UMP).

Ada 5 Provinsi yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Para buruh mengaku menolak penetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

18 provinsi yang dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia

Pemerintah akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 pada 1 November 2020.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota telah melakukan dialog terkait usulan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)