Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi jawaban mutlak atas perizinan yang banyak dan aturan tumpang tindih.

Industri halal Indonesia memiliki potensi sangat besar

Sanksi perpajakan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) lebih rendah dari sanksi yang ada di Undang-Undang KUP.

Undang -Undang Cipta Kerja ini bisa mengurangi para pemburu rente dalam impor pangan

UU Cipta Kerja (Ciptaker) mendapatkan respons positif dari lembaga keuangan internasional.

Komentar Bank Dunia tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat positif.

Pemerintah akan membuat program Jaminan Kehilangan Pekerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).