Kumpulan Berita
Said Iqbal meminta MK mengembalikan pengaturan upah kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, pada Kamis 31 Oktober 2024.
Gelombang PHK di berbagai sektor industri diperkirakan bakal terus membesar hingga bisa di atas 70.000 pegawai pada akhir tahun 2024.
Massa aksi melakukan unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut aksi Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut omnibus law UU Cipta Kerja dan UU Pilkada.
Berikut pengalihan arus lalu lintas imbas demo buruh.
Buruh menuntut pencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Buruh Indonesia konsisten menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja