Verifikasi terhadap partai lama untuk membuktikan kepastiaan organisai parpol tersebut.

Hal itulah yang dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan.

"Karena, walaupun sama syaratnya, tapi substansi syaratnya berbeda,"

"Kita melihat itu (pendaftaran dan verifikasi) menjadi salah satu kesatuan yang utuh,"

"Pemerintah pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni pada keterangan yang telah dibacakan pada sidang terdahulu,"

Mahkamah Konstitusi (MK) harus melihat masalah ini secara komprehensif, dan tidak terjebak pada retrorika anggota parpol di DPR.

Lukman menyebut, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, sebagai salah satu pemohon dalam perkara uji materi pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu, tetap bisa mencalonkan diri menjadi presiden dalam Pilpres 2019.

Partai Perindo sebagai salah satu pemohon menolak argumen tersebut. Kuasa hukum Partai Perindo Ricky Margono mengatakan, alasan efisiensi anggaran tersebut selayaknya tak mengesampingkan hak konstitusional warga yang dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.