Kumpulan Berita

WFH.


Hot Issue
21 May 2026

WFH ASN dan Swasta Setiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan Lagi

Airlangga mengatakan, keberlanjutan kebijakan WFH selama dua bulan ke depan dilakukan karena kondisi geopolitik dunia masih bergejolak.

Hot Issue
5 May 2026

WFH ASN Masih Dievaluasi, Purbaya: Kelanjutan Bergantung pada Harga Minyak Dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini masih berstatus sementara dan tengah memasuki masa evaluasi. Keberlangsungan aturan ini akan sangat ditentukan oleh kondisi harga minyak global serta urgensi efisiensi anggaran negara.

Megapolitan
20 April 2026

Pramono Klaim WFH Setiap Jumat Efektif Tekan Kemacetan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat efektif menekan kemacetan di Jakarta. Adapun kebijakan ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Hot Issue
15 April 2026

WFH Setiap Hari Jumat, Awas Ada Fenomena 'Pergi Jumat Kembali Ahad'

Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN maupun swasta setiap hari Jumat bukan solusi tunggal mengurangi konsumsi BBM.

Hot Issue
14 April 2026

Evaluasi WFH ASN Setiap Jumat, Menpan RB: Kinerja Terjaga

Work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pekan pertama pelaksanaan setiap hari Jumat

Nasional
14 April 2026

Daerah Wajib Terapkan WFH, Mendagri : Bentuk Loyalitas ke Pemerintah Pusat

Meski bersifat wajib, mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH WFO.

Hot Issue
10 April 2026

PNS Kementerian PU Tidak WFH, Ini Alasannya

Keputusan untuk tidak menerapkan WFH juga didasarkan pada kebutuhan respons cepat terhadap kondisi di berbagai daerah.

Hot Issue
10 April 2026

Pelayanan Industri Tetap Optimal di Tengah WFH dan WFA ASN

Pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN di instansi pemerintah dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan