JAKARTA - Pemprov DKI bakal memberikan subsidi atau dana public service obligation (PSO) air bersih kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air (SDA) Pasal 6 yang menjelaskan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Walau begitu, dirinya tidak merinci besaran PSO yang akan dikucurkan untuk meningkatkan layanan air bersih di Jakarta.
"Kebijakan subsidi air bersih tujuannya antara lain untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar memahami kebutuhan air bersih bagi kehidupan. Dan yang utama mendukung program layanan air bersih bagi warga Kota Jakarta. Pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar dalam hal ini hak atas air baik di daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu," kata Heru saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara 'Roundtable Discussion' di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).
Heru yang merupakan mantan Walikota Jakarta Utara itu menambahkan terwujudnya akses air bersih dapat menjaga kedaulatan air di Ibu Kota. Ia mengajak masyarakat untuk menghargai dan menjaga kelestarian air bersih.
"Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat Jakarta maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita hargai air bersih sebagai karunia dari Allah SWT kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kita wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata," ucap Heru.
Follow Berita Okezone di Google News
Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas mengatakan pemerintah berencana membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total investasi Rp 23,80 triliun dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang. Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp 2,10 triliun.
Selanjutnya, Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 sebesar Rp 13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp 8,32 triliun (2023-2027).
“Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi Rp 2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” ujar Thomas.
Untuk Jatiluhur tahap dua, kata dia, skema pembiayaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia. Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.
Dia melanjutkan, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.
“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” ungkap dia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow
