“Jadi konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena Pemerintah Arab Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” tambahnya.
Oman menambahkan, Ppemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas tersebut semaksimal mungkin.
“Sepanjang pihak Arab Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” tuturnya.
Sementara itu saat pandemi corona (COVID-19) di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi masih belum terkendali. Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan.
Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detil-detil skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” tutur Oman.
Lebih lanjut, saat ini Arab Saudi telah menerapkan lockdown di dua kota suci yakni Mekkah dan Madinah. Dua kota tersebut merupakan tempat melaksanakan tahapan-tahapan haji dan umrah.
Bahkan sekira sepekan sebelum ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Arab Saudi sudah menutup pintu umrah. Saat itu jamaah yang terlanjur tiba di Tanah Suci langsung dipulangkan. Penutupan umrah sendiri masih berlangsung sampai sekarang.
Follow Berita Okezone di Google News
(abp)
