JAKARTA - Pemerintah telah berulang kali membuat kebijakan untuk membatasi transportasi umum. Hal ini guna menjaga mobilitas masyarakat di tengah pandemi agar tidak semakin memperburuk penambahan kasus Covid-19.
Terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk tujuan itu, selama ini tidak efektif dan memberikan dampak yang tidak signifikan bagi upaya tersebut.
Menurut dia, salah satu kendala yang sering ditemui dari berbagai kebijakan serupa, yakni adanya beragam benturan antarkebijakan dari masing-masing Kementerian/Lembaga atau instansi terkait lain di sektor transportasi tersebut.
"Jadi masyarakat sering bingung karena aturannya suka tabrakan. Seperti ada lembaga yang tidak mengizinkan angkutan umum, sementara lembaga lainnya mengizinkan dengan syarat tertentu, maka akan menjadi bentrok," ujar dia dalam webinar MTI secara virtual, Senin (21/12/2020).
Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga mengatakan, salah satu puncak dari ketidakselarasan dalam hal pembuatan kebijakan di sektor transportasi itu sangat terasa di momentum menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini.
"Misalnya maraknya aturan terkait pembatasan kebijakan transportasi, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk Surat Edaran (SE), dinilai menjadi salah satu faktor utamanya," ungkap dia.
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
