Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.
Setelah pencanangan tersebut, Tim Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengunjungi wilayah Timur Indonesia yaitu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Papua Barat untuk berdiskusi tentang tantangan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa khususnya di wilayah Papua Barat.
“Adanya peraturan kekhususan yaitu bahwa BP2JK Wilayah Papua Barat termasuk dalam Balai yang mengerjakan paket pekerjaan tender yang istimewa dengan kekhususan pemberdayaan pada Pelaku Usaha Papua atau Orang Asli Papua (OAP) dalam tender terbatas. Hal ini telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PUPR," ujar Kepala BP2JK Papua Barat Wijayanto.
Dia menjelaskan, dengan adanya peraturan kekhususan tersebut maka tidak semua Pelaku Usaha Papua Barat dapat terakomodasi. Sehingga menimbulkan penolakan dan pertentangan dari pihak yang merasa tidak diberdayakan. Tantangan muncul mulai dari adanya sanggahan dari pihak penyedia jasa yang kalah, yang mana dalam data BP2JK Wilayah Papua Barat hingga saat ini telah masuk 50 sanggahan, 21 di antaranya ditujukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sedangkan untuk sanggah banding sampai dengan saat ini belum ada.
Saat ini, BP2JK wilayah Papua Barat telah menyelesaikan 169 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran/pagu sebesar Rp1.696,96 miliar dengan rincian pekerjaan 148 paket yang selesai tayang/ seleksi di SPSE Kementerian PUPR.
Sementara itu, sudah terdapat 4.451 paket yang sudah selesai tender/seleksi dengan total nilai pagu Rp47,75 triliun, dengan rincian bidang Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1.921 paket dengan total anggaran Rp18,23 triliun. Bidang Bina Marga 1.399 Paket pekerjaan dengan total anggaran Rp20,28 triliun, bidang Cipta karya 663 paket pekerjaan dengan total pagu anggaraan Rp6,52 triliun. Bidang perumahan 371 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp2,29 triliun, dan paket Unit Organisasi lain 97 paket dengan total anggaran Rp0,43 triliun.
Total keseluruhan paket Tahun Anggaran (TA) 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi sampai dengan 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp91 triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp33,698 triliun.
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
