Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait usulan kenaikan gaji kepala daerah sebagai salah satu upaya mencegah praktik korupsi. Lembaga antirasuah menilai hal tersebut bukan menjadi penentu utama hilangnya perilaku koruptif.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan proses hukum terhadap Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus berjalan tanpa pandang bulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, seharusnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaporkan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Afandin diduga meminta 'upeti' dari puluhan paket proyek hingga gratifikasi pengadaan seragam sekolah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Afandin terjerat operasi senyap KPK pada Kamis 3 Juli 2026.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan dan penyitaan di wilayah hukum Kalimantan Barat dan wilayah hukum Daerah Khusus Jakarta selama enam hari sejak 11-16 Juni 2026. Operasi itu dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau IUP-OP PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat 2017-2025.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby sempat memberikan amplop kepada dirinya. Amplop itu diberikan saat Menhut menggelar audiensi dengan Suhardiman.

Bupati Langkat Syah Afandin tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/7/2026) siang. Ia salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Sumatera Utara (Sumut).