Teguran kerajaan adalah krisis terbaru yang menimpa Muhyiddin yang telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.
Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.
Namun, beberapa analis mengatakan raja memiliki keleluasaan mengenai apakah keadaan darurat harus diumumkan. Persetujuan dari raja, yang dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.
Aturan darurat akan berakhir pada Minggu (1/8/2021), kecuali di Negara Bagian Sarawak di mana akan diperpanjang untuk menghentikan pemilihan daerah di tengah pandemi.
Follow Berita Okezone di Google News
(dka)
