Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Akhir Polemik Seragam Dinas DPRD Kota Tangerang, Louis Vuitton Indonesia Buka Suara

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 11 Agustus 2021 10:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 11 620 2454003 akhir-polemik-seragam-dinas-dprd-kota-tangerang-louis-vuitton-indonesia-buka-suara-idEGS5gLgs.jpg Logo Louis Vuitton (Foto : Louis Vuitton)

DPRD Kota Tangerang menjadi sorotan setelah diduga menggunakan uang negara untuk membuat seragam dari 4 brand fashion dunia, salah satunya Louis Vuitton.

Selain LV, brand lain yang ikut disorot gegara kasus ini adalah Lanificio, Theodoro, dan Thomas Crown. Keempat brand tersebut dipilih sesuai dengan keperluan jenis seragam yang akan dibuat.

Jadi, LV diduga bakal dijadikan pakaian dinas harian (PDH) yang diketahui ada dua setel, Lanificio untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Louis Vuitton

Beberapa waktu lalu pihak Louis Vuitton Indonesia memberikan pernyataan mengenai munculnya nama perusahaan mode tersebut dalam kasus ini. Pihak LV Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pesanan tersebut.

Terlepas dari itu, MNC Portal coba menanyakan pendapat pengamat fashion, Franka Soeria, mengenai kabar ini. Menurutnya, ada baiknya pemerintah mengandalkan material dan industri fashion Tanah Air.

"Menurutku, alangkah baiknya apabila pemerintah memilih memakai produk buatan Indonesia, terlebih di situasi pandemi seperti ini di mana banyak industri fashion yang terdampak dan dengan melibatkan mereka, itu malah jadi upaya membangkitkan industri fashion dari keterpurukan," katanya melalui pesan singkat, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga : Fakta Seragam Dinas DPRD Tangerang Pakai Louis Vuitton yang Bikin Heboh

Franka Soeria yang merupakan Co-Founder #Markamarie melanjutkan, bahan-bahan atau material yang dimiliki industri mode Tanah Air sangat bisa diandalkan dan kalau bicara soal kualitas, tidak kalah dengan brand mode dunia.

"Produk fashion kita tidak kalah nyaman dan bagusnya dari produk luar negeri. Local support local yang sesungguhnya sebaiknya seperti itu, yang kuat bantu yang lemah," paparnya.

Ia pun coba merekomendasikan 3 brand asli Indonesia yang kualitasnya bisa diperhitungkan karena kualitas dan adanya kekhasan unsur Indonesia di dalamnya. Brand tersebut ialah Agam Indonesia, Fatih Indonesia, dan Tethuna.

"Mereka ini tailored dan bagus kualitasnya. Aku yakin, jika mereka diberi kesempatan, pasti hasilnya oke banget. Aku juga yakin brand lokal itu pasti mau 'adapt' sama kebutuhan pemerintah, jadi sinergi yang baik kan?'," tambahnya.

Bantahan pihak Louis Vuitton

Pihak Louis Vuitton Indonesia membantah dan menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah terkait pengadaan bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang.

“Mengenai hal ini, LV tidak memiliki hubungan kerja sama dan tidak pernah ada kolaborasi dengan pemerintah,” kata Public Relation LV Indonesia Gisela Eiffelina, Selasa (10/8/2021) melansir Antara.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, tahun ini sekretariat DPRD Kota Tangerang menganggarkan pengadaan bahan pakaian dinas mencapai Rp675 juta.

Masih dari laman yang sama, pada 2020 pengadaan bahan pakaian hanya Rp312,5 juta. Anggaran telah meningkat dua kali lipat. Tender pengadaan pakaian tersebut dimenangkan CV Adhi Prima Sentosa.

DPRD Kota Tangerang Bicara

DPRD Kota Tangerang

DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan pengadaan bahan pakaian dinas tahun 2021. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan, ketua fraksi dan ketua komisi. Selain itu, pembatalan ini juga dilakukan dengan mendengarkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang kami lakukan tadi, akhirnya diputuskan bahwa pengadaan pakaian dinas tahun 2021 dibatalkan," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo kepada media pada Selasa (10/8/2021).

Gatot juga mengungkapkan bahwa pengadaan seragam dinas ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh DPRD se-Indonesia. Sehingga daerah lain juga perlu diperiksa mengenai anggaran pengadaan seragam dinas.

"Proses pengadaan baju dinas merupakan kegiatan rutin setahun sekali dan bukan DPRD kota saja dan mengacu pada PP 18 tahu 2017. Untuk melengkapi data, silakan cek saja ke wilayah lain," lanjutnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini