JAKARTA – Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas aksi pemalsuan di Indonesia.
Kegiatan tersebut tidak hanya melakukan pengawasan pada aktivitas produksi tetapi juga menyasar marketplace atuu e-commerce dengan target penjualan barang yang melanggar paten alias palsu.
Direktur Jenderal, Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Freddy Harris mengatakan, perlindungan merek di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan.
“Jika dulu berjalan autopilot, paten jalan sendiri, dan apa yang mau dilakukan hanya follow the wind. Tetapi sekarang clear, kami punya prinsip, penegakan hukum, perlindungan, dan komersialisasi,” ujar Freddy di Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Menurutnya, prinsip yang terstruktur dan terkontrol dalam hal penegakan hukum, perlindungan paten, hingga proses komersial menjadi sangat penting. Sebab jika tidak diatur secara administrasi seperti pencatatan merek, akan sulit dilakukan langkah enforcement.
Dia menambahkan, sudah banyak aksi penegakan kekayaan intelektual yang dikaitkan dengan pelanggaran kekayaan intelektual. “Cukup banyak. Saya tidak tahu persis outputnya seperti apa, tetapi kalau edukasi belum baik, maka masyarakat merasa boleh saja pakai paten orang lain,” ujarnya.
Untuk itu, dia menegaskan kampanye memberantas pemalsuan harus terus digencarkan ke seluruh stakeholder. Mulai dari universitas, pemerintah daerah, organisasi-organisasi yang peduli dengan kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif, lalu ke sektor terkait komersialisasi dan penegakan hukum. “Dalam penegakan hukum kalau kesadaran belum baik maka tidak mungkin jadi sesuatu yang sukses,” tegasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
