Karena bila para pejabat kinerjanya tidak bisa di ukur dari peristiwa ini, maka cukup sulit menghilangkan fenomena bayi silver. Tentu saja pelaku pembawa bayi silver ini, menemukan keuntungan yang menggiurkan dengan mengecat sang bayi, sehingga terus melakukan perbuatan tersebut. Dari kisah ini kita belajar, bahwa ada anak anak tanpa pengawasan orang tua, ada anak anak yang mendapatkan eksploitasi, bahkan kekerasan, dan anak anak yang dititipkan.
"Kita sering diinformasikan aturan PMKS, aturan kewajiban pembagian amanah antara kewenangan pusat dan daerah. Aturan ini menuntut daerah berbuat lebih kepada fenomena seperti bayi silver. Bahkan dalam merespon agar cepat pemerintah membuat layanan satu atap dalam percepatan penanganan PMKS, lalu apa yang terjadi dengan bayi silver?, sehingga luput perhatian," kata Jasra.
Pemerintah dan pemerintah daerah telah membentuk P3S dan Satpol PP yang bertugas mendalami kondisi mereka yang hidup di jalanan. Hanya saja dengan berkembangnya cara modus menghindari aturan, perlu penegasan kembali bagi mereka yang bertugas, agar tidak ragu melakukan penanganan, sehingga tidak terlambat.
Di kasus ini, orang tua membolehkan anak dipinjam tetangganya untuk eksploitasi ekonomi, artinya perlu pemahaman ke orang tua dan tetangga serta lingkungannya, bahwa memperkerjakan anak di sektor yang tersebut, akan membawa dampak buruk kepada bayi ke depannya.
Peristiwa bayi silver, bukanlahperistiwa tunggal, atau peristiwa yang berdiri sendiri, perlu penelusuran panjang kepada keluarga, agar dapat memberi solusi permanen. Karena kalau hanya sifatnya bantuan, tanpa memberi solusi sistemik untuk pegangan hidupnya kedepan, maka kita tinggal menunggu saja anak anak ini dibawa kejalanan lagi. Karena dalam survey KPAI kepada lembaga pemerintah yang menampung mereka, masih belum tuntasnya rehabilitasi yang berakibat mereka kembali ke jalanan.
"Untuk itu perlu keberpihakan lebih, agar norma, kebijakan, anggaran, SOP mampu menjawab amanah para petugas lapangan. Sehingga dimanapun berada ada bayi silver, ada rujukan yang standardnya sama dan cepat dalam penanganan," lanjutnya.
Apalagi dari evaluasi Kota Layak Anak, KPAI menemukan pemerintah belum serius menangani anak anak membutuhkan perlindungan khusus, seperti yang dialami keluarga bayi silver ini. Karena bayi silver tersebut masuk kedalam kategori anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Untuk itu dalam waktu dekat, KPAI akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait bersama Dinas Propinsi dalam mendorong implementasi kebijakan yang ada, dengan harapan bayi tersebut tidak kembali ke jalanan.
"Selama kita tetap memberi dijalanan, tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, data kemiskinan kita tidak valid. Maka akan berdampak standard penanganan masalah kesejahteraan sosial kita berbeda beda tak kunjung berubah. Yang berakhir bayi silver ini kembali dijalan. Dan wajah jalanan kita, akan terus seperti sekarang. Ayuk bergerak bersama memperbaiki ini semua, agar kluster anak anak membutuhkan perlindungan khusus tertangani sejak dini untuk bayi bayi yang dititipkan," tutupnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(kha)
