SALAH satu cara untuk melacak persebaran virus Covid-19 yang memang akurat adalah melalui PCR. Sayangnya, harga PCR yang mahal membuat kendala untuk menerapkan wajib PCR setiap bepergian.
Meskipun harga PCR sendiri sudah diturunkan menjadi Rp275 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp300 ribu di luar Pulau Jawa, tapi tetap dianggap memberatkan. Pasalnya, harga antigen yang di bawah Rp100 ribu dinilai sudah cukup untuk screening awal.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengusulkan agar tes PCR Covid-19 digratiskan. Menurutnya, itu adalah langkah solutif untuk meredakan situasi saat ini yang menganggap ada oknum bisnis di balik testing tersebut.
"Kita coba gratiskan PCR itu untuk sementara. Ya, sebulan misalnya. Lalu kita lihat perkembangannya, apakah ada pihak-pihak yang teriak, atau apakah ada perkembangan enggak nih? Kira-kira ada keterpaparan baru tidak, keterpaparan meningkat atau tidak, kita lihat semua," terang Ansory dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menkes.
Namun, tampaknya kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Diterangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, anggaran untuk tes PCR disubsidi atau ditanggung pemerintah tidak ada. Hal ini yang membuat tes PCR masih harus dibebankan biayanya ke masyarakat.
"Memang anggarannya tidak ada sampai sekarang. Jadi, kalau untuk tahun ini agak sulit karena kita tidak memiliki anggaran untuk itu," terang Menkes Budi dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah adalah tes PCR yang sifatnya suspek dan kontak erat kalau datang ke Puskesmas. "Kalau itu sudah gratis," jelasnya.
Follow Berita Okezone di Google News