JAKARTA - Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza mengungkapkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak hanya akan menghantam ekonomi global, tetapi juga memberikan beban tambahan kepada APBN Indonesia.
"Ini karena harga minyak dunia sudah naik, bahkan mencapai USD120 per barel. Sementara, asumsi APBN kita masih di kisaran USD63 per barelnya," ujar Handi dalam diskusi forum Twitter Space Didik J Rachbini bertajuk Beban Fiskal dan Perang Rusia-Ukraina pada Senin(7/3/2022).
Dia mengatakan, situasi ini akan meningkatkan beban subsidi energi.
BACA JUGA:Serangan Udara Rusia Hantam Pabrik Roti saat Pembicaraan Damai, 13 Mayat Ditemukan di Reruntuhan
Handi menilai, selisih harga tersebut pun akan menjadi PR yang sulit bagi pemerintah.
"Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR,” ungkapnya.
Bahkan, Handi menuturkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih belum ideal.
Dia berkaca pada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 5% selama 6-7 tahun terakhir.
Follow Berita Okezone di Google News
Ini berbeda dengan era Orde Baru yang bisa tumbuh hingga 7-8% dan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai di atas 6,5%.
"Jadi, ekonomi kita saat ini masih belum ideal dan sesungguhnya, ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum COVID-19 dan kemungkinan lebih berat setelah COVID-19. Belum lagi terjadi perang Rusia dan Ukraina serta ada juga ancaman midle income trap,” tambahnya.
BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Kian Meroket Imbas Larangan Impor Rusia
Dia pun mencatat bahwa biaya pemulihan COVID-19 telah melampaui Rp1000 triliun, baik di PEN I dan PEN II. Defisit yang tercatat pun mencapai 6,34%, melebihi batas UU 3 %.
"Belum lagi nilai hutang yang meningkat tajam. Hampir 80 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Tetapi di lingkungan ASEAN, tingkat rasio penerimaan pajak domestik terhadap PADB dapat dikatakan menjadi terendah, hanya 9,11% dan belum bisa meningkat di atas 10 % nilai tax ratio," paparnya.
Dia menambahkan, bahwa beberapa indikator makro ekonomi atau fiskal, juga ikut menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik.
Indonesia, kata Handi, masih diselamatkan oleh harga komoditas CPO dan batubara di pasar internasional.
"Hingga di triwulan II 2021, kita masih bisa tumbuh sekitar 7% meskipun hanya dari harga komoditas,” jelasnya.
Dia kemudian menyarankan agar pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja APBN ke sektor-sektor yang bisa ditunda seperti anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.
"Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp127 triliun harus dievaluasi kembali. Realisasi anggaran harus kepada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan, dan Direktur MNC Bank, Rita Montagna meluncurkan Program Tabungan Dahsyat 2022 di Jakarta.
