Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Stabilkan Harga, Minyak Goreng Harus Jadi Bahan Pangan Strategis

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Rabu 22 Juni 2022 18:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 22 620 2616335 stabilkan-harga-minyak-goreng-harus-jadi-bahan-pangan-strategis-Q2jImKZo5f.jpg Status minyak goreng jadi bahan pangan strategis (Foto: Antara)

JAKARTA – Status minyak goreng perlu dinaikkan menjadi kebutuhan pokok atau bahan pangan strategis. Dengan begitu pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri dapat dikendalikan.

Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan jika statusnya sama seperti beras, pemerintah harus menyiapkan stok untuk mengendalikan harga di pasar. Caranya, dengan mencadangkan produk, serta mengintegrasikan data-data produsen minyak goreng sawit dari BUMN sawit juga dari perusahaan swasta melalui domestic market obligation (DMO).

“Seperti beras jika ada lonjakan harga, Pemerintah harus turun tangan, demikian juga dengan minyak goreng ketika sudah menjadi bahan pokok. Jika terjadi gejolak harga, maka Pemerintah dapat segera melakukan intervensi pasar melalui kebijakan,” jelasnya Rabu (22/6/2022).

Untuk dapat melakukan intervensi pasar, maka harus ada buffer stock logistic. Indonesia, jelasnya, telah memiliki lembaga yang berpengalaman dalam mengendalikan harga pangan. Tidak hanya memiliki stok untuk intervensi pasar, lembaga penyangga juga dapat menjadi pusat data produksi dan konsumsi migor nasional.

Selain dapat menstabilkan harga, dengan adanya lembaga khusus yang mengelola stok migor, dia mengatakan kebijakan DMO juga akan lebih mudah diawasi. Dia mencontohkan di komoditas gas ada kewajiban DMO, dan produsen harus menjual ke Pertamina.

“Mungkin saatnya, migor ini diangkat statusnya menjadi bahan kebutuhan pokok. Artinya harus ada peran buffer logistiknya dari BUMN, seperti Bulog atau seperti holding pangan yang sekarang menjadi Holding Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),” tambah Sunarsip.

Dia mengatakan bisa saja Bulog ditambahkan tugas sebagai pengendali harga minyak goreng, sehingga ketika terjadi kasus-kasus kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, Bulog turun tangan. Jika tidak ada lembaga yang menyangga, maka Pemeritah akan sulit melakukan intervensi.

Lebih jauh, dia mengatakan dengan adanya BUMN sebagai buffer stock minyak goreng, maka sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbukaan informasi soal DMO CPO. Selama ini, urainya, DMO sawit tidak bisa dimonitor karena tidak ada perusahaan khusus sebagai penampung, sehingga hanya berdasarkan pencatatan pengakuan.

“Produsen CPO tetap dapat menjual langsung ke pasar karena selain produsen, rata-rata perusahaan sawit adalah pedagang. Punya kebun sawit, pabrik dan produksi produk hilir sendiri. Untuk menjaga stok mereka juga menjual sebagian ke lembaga penyangga dan pengendali harga,” terangnya.

Sunarsip mengatakan kebijakan DMO wajib, tetapi teknis pelaksanaannya harus diperbaiki. DMO sawit bisa meniru konsep DMO batubara, yaitu mulai dari pemasok sampai kepastian harganya ditentukan melalui kebijakan DMO.

“Berbeda dengan kebijakan DMO di CPO tidak berjalan efektif karena monitoringnya sangat tidak memadai. Kementerian Perdagangan tidak mempunyai sistem informasi realtime yang bisa mengetahui perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan DMO, sehingga sanksi tidak ada,” tambahnya.

Untuk DMO batubara, sanksi pasti. Dia menjelaskan jika tidak mematuhi DMO, otomatis batubara perusahaan tidak bisa diekspor. Koordinasi dan penegakan hukum ini tidak hanya di Kementerian, tetapi juga hingga ke pihak Bea Cukai. Jika ada perusahaan batubara yang tidak menjalankan DMO, maka Ketika kapalnya lewat mengangkut CPO, langsung distop.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini