Kumpulan Berita

BPJS Ketenagakerjaan


Hot Issue
25 October 2026

Apakah Bukan Pekerja Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan?

Bukan pekerja atau pekerja informal bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program Bukan Penerima Upah (BPU).

Hot Issue
15 October 2026

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI Lindungi Pekerja Mebel dan Kerajinan

BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor industri mebel dan kerajinan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).

Hot Issue
9 September 2026

Meninggal Saat Bekerja, Ahli Waris Berhak Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan hingga Beasiswa Anak

Ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial sesuai dengan penyebab kematian

Hot Issue
16 July 2026

Purbaya Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Putuskan Pajak JHT

Purbaya sempat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mengkaji secara objektif tuntutan dari aliansi serikat buruh tersebut.

Hot Issue
13 July 2026

5 Fakta Terbaru Penghapusan Pajak JHT dan THR

JHT merupakan tabungan sosial yang berasal dari iuran pekerja sehingga pokok dananya tidak semestinya dikenai pajak saat dicairkan.

Economy
10 July 2026

BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Buka Akses KPR Syariah 30 Tahun bagi Pekerja

Melalui sinergi ini, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat menikmati fasilitas pembiayaan BSI Griya dengan berbagai keunggulan.

Hot Issue
4 July 2026

Pajak JHT Dihapus, Said Iqbal: Tidak Selalu Kurangi Penerimaan Negara! 

Said Iqbal mendorong pembebasan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Pajak JHT dihapus tak kurangi penerimaan negara.

Hot Issue
28 June 2026

6 Fakta JHT Kena Pajak yang Jadi Sorotan, Pekerja Merasa Tak Adil

Pemerintah menyatakan akan meninjau kembali implementasi teknis kebijakan tersebut, sementara otoritas pajak menegaskan aturan ini merupakan ketentuan lama