pemilu

Ferry mendorong agar semua partai pada Pemilu mendatang bergerak dari titik yang sama.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2012??"2017, Hadar Nafis Gumay, menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya berada di angka 0 persen.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap fragmentasi politik jika ambang batas parlemen diperkecil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik hanya dua periode. Komisi antirasuah menyebut usulan ini berbasis akademik.

Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan wakil rakyat dilakukan secara langsung. Hal itu tergambar dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila.

Komisi II DPR RI kembali mengundang sejumlah pihak untuk membahas desain kepemiluan. Pembahasan tersebut digelar di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).