Kumpulan Berita

pemilu.


News
13 August 2025

DPP Perindo dan Perludem Gelar FGD Bahas Tata Ulang Sistem Kepemiluan Usai Putusan MK

DPP Partai Perindo menggandeng Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar Forum Group Discussion (FGD).

Nasional
29 July 2025

Mendagri Tito Sebut Pilkada Dapat Dilakukan secara Tidak Langsung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut bahwa pemilihan kepala daerah (pemilukada) dapat dilakukan melalui DPRD.

Nasional
27 July 2025

Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyebut, suara partai banteng moncong putih ditarget hanya 7 persen dalam kontestasi Pemilu 2029.

Nasional
11 July 2025

Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Pemisahan Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Integritas Demokrasi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dapat menjadi titik balik untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

Nasional
7 July 2025

Putusan MK Tentang Pemilu, Ketua F-PKB MPR: UUD 1945 Adalah Konstitusi Tertinggi

Ketua Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia.

Nasional
4 July 2025

Ketua K3 MPR Sebut Masa Jabatan DPRD Tak Bisa Diperpanjang Demi Putusan MK

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari menegaskan, masa jabatan DPRD tak bisa diperpanjang demi menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Nasional
1 July 2025

DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Lihat Efeknya ke UU dan Parpol

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Nasional
29 June 2025

Soal Putusan MK, Pakar Hukum: Perkenalkan Pola Pemilu Bertahap

Putusan MK memperkenalkan pola pemilu bertahap, di mana pemilihan legislatif dilaksanakan setelah pelantikan Presiden. Ini bertentangan dengan frasa dilaksanakan setiap lima tahun dan untuk memilih secara bersamaan