PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa.

Sebaiknya UU dievaluasi dan diubah setelah diterapkan pada 4 atau 5 kali pemilu, jangan terlalu sering.

Polarisasi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya ketika ada kontestasi politik seperti Pilpres atau Pilkada.

DKPP memutuskan untuk menunda sementara sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

PKS mengusulkan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional untuk anggota DPR RI yang menjabat sebagai elite parpol.

Dua asas yang dimaksud adalah transparansi dan akuntabel.

Polri diminta tidak melakukan pemanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada.

Dia menyadari, hal ini tak bisa dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu saja.