Kumpulan Berita

pemilu.


Nasional
26 June 2025

Kemendagri Dalami Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah mulai tahun 2029.

Jabar
19 April 2025

Partai Perindo Jabar Panaskan Mesin Politik, Konsolidasi Lebih Awal Hadapi Pemilu 2029

DPW Partai Perindo Jabar memanaskan mesin politik untuk mengonsolidasi kekuatan dalam menghadapi Pemilu 2029

Nasional
12 April 2025

Sembilan Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri: Jangan Sampai Ada Pengulangan PSU

Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca pelaksanaan PSU ini, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.

Nasional
19 March 2025

Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU tentang kepemiluan, diperkuat.

Nasional
17 March 2025

Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH, meminta jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan di daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting sebab penguatan pengawasan berkaitan dengan hak rakyat yang harus dijaga.

Nasional
6 March 2025

Rapat Paripurna, DPR Setujui Hasil Evaluasi Pimpinan DKPP

Rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan Komisi II DPR RI terkait hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027.

Nasional
Selasa 04 Februari 2025 09:45 WIB
Nasional
4 January 2025

Tanggapi Putusan MK, Menko Yusril: Perlu Dirumuskan Aturan Cegah Koalisi Besar di Pilpres

Hal ini diungkapkan Yusril menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold.

Nasional
25 December 2024

Komisi II DPR RI Sebut Belum Ada Parpol yang Nyatakan Tidak Setuju Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut hingga kini belum ada satu partai politik pun yang menyatakan tidak setuju atas usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih lewat DPRD