Kumpulan Berita

pemilu.


Nasional
29 June 2025

Soal Putusan MK, Pakar Hukum: Perkenalkan Pola Pemilu Bertahap

Putusan MK memperkenalkan pola pemilu bertahap, di mana pemilihan legislatif dilaksanakan setelah pelantikan Presiden. Ini bertentangan dengan frasa dilaksanakan setiap lima tahun dan untuk memilih secara bersamaan

Nasional
28 June 2025

KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Dengan putusan itu, ia berharap akan mengurangi beban kerja penyelenggara akibat pemilu serentak.

Nasional
27 June 2025

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Nasional
12 April 2025

Sembilan Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri: Jangan Sampai Ada Pengulangan PSU

Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca pelaksanaan PSU ini, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.

Nasional
21 March 2025

MK Larang Caleg Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Kecuali Dapat Penugasan Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang calon legislatif (caleg) terpilih demi maju pemilihan kepala daerah (pilkada).

Nasional
19 March 2025

Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong keterwakilan perempuan dalam UU tentang kepemiluan, diperkuat.

Nasional
6 March 2025

Rapat Paripurna, DPR Setujui Hasil Evaluasi Pimpinan DKPP

Rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan Komisi II DPR RI terkait hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027.

Nasional
Selasa 04 Februari 2025 09:45 WIB

Mendagri Sebut Pemerintah Belum Tentukan Waktu Bahas RUU Pemilu

Kendati demikian, Tito tak masalah bila DPR RI ingin mempercepat revisi UU Pemilu. Namun, ia menegaskan, Pemerintah masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi dan melakukan kajian dari akademisi hingga civil society.