Kumpulan Berita
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjadwalkan persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada Kamis 29 Oktober 2026. Pada persidangan selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan dua orang saksi.
Kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa kembali meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan ke persidangan. Sebab, Jokowi sebagai saksi pelapor tak kunjung dipanggil jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim pun diminta mengklarifikasi apakah jaksa telah melayangkan surat panggilan kepada Jokowi.
Persoalan bermula dari pernyataan Freddy dalam program talk show yang menyatakan bahwa dokter Tifa merupakan ahli abal-abal, karena menuding ijazah Jokowi palsu.
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa menyampaikan akan mengimbangi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait pemanggilan saksi dan ahli di persidangan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dokter Tifa menegaskan pihaknya juga akan memanggil saksi dan ahli sebanyak 120 orang.
Rivai Kusumanegara, pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kliennya akan hadir di persidangan atas terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa. Kehadiran Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan.
Tim hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wicandres, mengenai foto pada ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut merupakan dokumen yang diunggah Dian Sandi melalui media sosial.
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa merasa dibatasi waktu saat menggali keterangan saksi dalam sidang perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (1/10/2026).
Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyampaikan ucapan selamat atas pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober.