Kumpulan Berita
Mantan Ketua Komnas HAM ini menambahkan, bahwa gagasan untuk pengakuan kejahatan ekosida di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya.
Pigai menjelaskan, butuh aturan dasar untuk memberikan hukum terhadap perusahaan pelanggaran HAM.
Dia juga menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah dalam hal ini KemenHAM RI.
Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris, yang menyinggung situasi penegakan HAM di Papua.
Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer tak melanggar HAM.