Kemenkeu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2026 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP). Aturan ini diundangkan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas pencatatan dan pelaporan transaksi pinjaman pemerintah pusat kepada penerima pinjaman.

Pemerintah resmi mengerem alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal IV-2026 dan mengimbau seluruh K/L untuk memangkas 30 persen anggaran perjalanan dinas.

Kemenkeu melaporkan perkembangan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membidik pemberlakukan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dapat mulai dieksekusi pada Semester II-2027. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan penyusunan kerangka regulasi pendukung.

Pemerintah tengah menyusun landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengalihkan kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pembagian fokus tugas tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu)

Rasa syukur tersebut disampaikan Luky usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenkeu bersama Nur Kholis Ibnu Aman di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Bersama Nurkholisoh Ibnu Aman yang juga diangkat dalam posisi serupa, Luky bertugas membantu Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta memperkuat jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya telah diisi oleh Wamenkeu Juda Agung.