Kementerian Haji dan Umrah.

Penyerahan ini dilakukan saat Kementerian Haji dan Umrah audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK,

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan pembagian kuota haji ke provinsi didasari atas antrean daftar tunggu calon jemaah.

KPK menyambut positif terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. KPK menilai kementerian tersebut membuat penanganan pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci akan lebih fokus.

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, angkat bicara terkait penyebutan dirinya oleh Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin.

Menurutnya, kebijakan Prabowo ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

Pemerintah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan dihapus bila Kementerian Haji dan Umrah telah disahkan.