Kementerian Haji dan Umrah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah mendengar adanya gagasan untuk meleburkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memutuskan untuk mengurangi jumlah syarikah, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Jika sebelumnya terdapat delapan syarikah, kini hanya akan digunakan dua saja.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak berharap pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026, dapat rampung pada awal November 2025 mendatang.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, Arab Saudi menginginkan agar koordinasi urusan haji dilakukan antarpejabat setingkat menteri, bukan kepala badan.

Penyerahan ini dilakukan saat Kementerian Haji dan Umrah audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK,

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan pembagian kuota haji ke provinsi didasari atas antrean daftar tunggu calon jemaah.

Mensesneg Prasetyo Hadi membuka peluang Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji.

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, angkat bicara terkait penyebutan dirinya oleh Komisi VIII DPR sebagai Menteri Haji dan Umrah.