Kumpulan Berita
Komisi III DPR RI.
Lemkapi Tegaskan Polri Idealnya Tetap di Bawah Presiden
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menegaskan, bahwa kedudukan Polri idealnya tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, wacana yang mengusulkan Polri ditempatkan di bawah kementerian merupakan gagasan yang justru mundur.
Ketua Komisi III Sebut Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Tak Bertentangan dengan MK
Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir.
Komisi III DPR: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Kultur, Bukan Struktur
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Ia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara berasal dari perilaku para anggotanya, bukan dari kedudukan lembaga atau hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur organisasi.
Legislator Komisi III DPR Minta Polri Laksanakan Putusan MK
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai, Polri harus melaksanakan keputusan MK, yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga adanya kepastian hukum.
Komisi III DPR Tegaskan Reformasi Polri Soal Lembaga, Bukan Figur
Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, menilai bahwa reformasi Polri bukan berarti harus dimulai dengan mengganti Kapolri.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Sejalan dengan RKUHAP
Pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).