Kumpulan Berita

Korupsi Haji.


Nasional
20 May 2026

KPK: Perkara Korupsi Kuota Haji Segera Dilimpahkan!

KPK lebih dulu mengumumkan tersangka atas nama eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan staf khususnya.

Nasional
18 May 2026

Muhadjir Effendy Bungkam Usai Diperiksa KPK Soal Korupsi Kuota Haji

Menteri Agama ad interim 2022, Muhadjir Effendy, selesai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/5/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.

Nasional
18 May 2026

KPK Periksa Muhadjir Effendy Terkait  Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya!

Menurut Budi, penyidik hendak mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelenggaraan haji semestinya dilakukan, khususnya terkait pembagian kuota haji tambahan.

Nasional
23 April 2026

Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK, Ustadz Khalid Basalamah: Kami Korban!

Ustadz Khalid menjelaskan, aliran uang tersebut bermula saat Uhud Tour hendak memberangkatkan jamaah haji menggunakan visa furoda. Saat itu, hotel dan visa untuk para jemaah yang terdaftar disebut telah terbit.

Nasional
23 April 2026

Ustadz Khalid: Saya Saksi Bukan Tersangka, Hati-Hati Berbicara, Tanggung Jawab Hari Kiamat Nanti!

Pemilik Uhud Tour selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Ustadz Khalid Basalamah (KB) rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nasional
12 April 2026

Polri Cegah 1.243 Calon Haji Ilegal Sepanjang 2025

Polri menyatakan telah mencegah ribuan calon haji ilegal sepanjang 2025. Data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik serupa pada 2026.

Nasional
24 March 2026

Yaqut Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Tidak Terborgol, Kok Bisa?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, Yaqut tetap dilakukan pengawalan ketat oleh pengawal tahanan (waltah).

Nasional
23 March 2026

Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Eks Penyidik Desak Dewas Periksa Pimpinan KPK

Menurutnya, kebijakan Komisi Antirasuah tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik secara signifikan.