Kumpulan Berita
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat bukti ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres telah digugat ke MK.
Advokat Jahmada Girsang bersama enam pemohon lainnya akan menghadirkan ahli dalam sidang lanjutan uji materiil ketentuan praperadilan berulang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Hukum Merah Putih (THMP) melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan ini dilayangkan buntut terselenggaranya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang isinya mempersoalkan keberadaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti dirinya memiliki ijazah atau surat kelulusan setingkat SMA saat mendaftar Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB.
Tim Hukum Merah Putih menyebut gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya sebagai upaya makar terselubung. Adapun Denny mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB. Gugatan ini diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.