Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-undang ini kata Suti Karno mengatur kewajiban kuota pekerja disabilitas bagi instansi pemerintah dan perusahaan.

Denny Indrayana akan menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 21 September.

Ketiga pasal yang diuji adalah Pasal 158 Ayat (1), Pasal 163 Ayat (3), dan Pasal 160 Ayat (1) huruf e.

Berdasarkan putusan ini penetapan status bencana tak lagi membutuhkan lima indikator terpenuhi secara bersamaan.

MK menyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan putusan ini masyakarat dapat menggunakan lambang Garuda pada kaos dan berbagai atrbut tanpa khawatir dipidana.

MK mengabulkan uji materi yang melarang hangusnya kuota internet.

Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,