Kumpulan Berita

Mahkamah Konstitusi (MK).


Nasional
19 January 2025

Sengketa Pilkada Serang, Pemohon Sampaikan Dugaan Pelanggaran ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait sengketa Pilkada Kabupaten Serang.

Nasional
18 January 2025

Selepas Putusan MK, Yusril Bakal Atur Batas Maksimal Koalisi Presiden di 2029

Salah satu langkahnya, kata dia, Pemerintah akan mengubah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan demikian, ia menilai, ambang batas Presiden tak berlaku lagi di Pilpres 2029.

Nasional
15 January 2025

Komisi II DPR Panggil Mendagri, KPU, Bawaslu hingga DKPP Tentukan Jadwal Pelantikan Kepada Derah

Ia menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan dua opsi pelantikan kepala daerah terpilih. Pertama, pelantikan kepala daerah secara serentak akan digelar setelah MK menangani sengketa Pilkada pada 12 Maret 2025.

Nasional
13 January 2025

MK Terima Pencabutan Gugatan Pilkada Jateng Paslon Andika-Hendi

Faiz menyampaikan bahwa bedasarkan Pasal 22 peraturan MK nomor 3 tahun 2024, permohonan yang sebelumnya telah diajukan bisa ditarik secara tertulis ataupun lisan di persidangan. Dia juga menyampaikan pencabutan permohonan Pilgub Jateng, nantinya akan dikonfirmasi dalam persidangan selanjutnya.

Nasional
8 January 2025

Anwar Usman Paman Gibran Jatuh, 3 Sidang Panel Sengketa Pilkada di MK Ditunda

Enny menyebut Anwar jatuh saat sedang jalan. Hingga kini, kondisi Anwar Usman masih dalam observasi.

Nasional
3 January 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Perindo: Mudah-Mudahan Bisa Ditindaklanjuti DPR dan KPU

Menurutnya, revisi UU Pemilu sebuah keniscayaan dan keharusan. Apalagi, ia menilai, banyak hal yang harus diperbaiki di UU Pemilu.

Nasional
3 January 2025

MK Putus UU Pemilu Terkait Aturan Kampanye Presiden Hari Ini

Dalam permohonannya, pemohon menguji ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Nasional
3 January 2025

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!

MK menegaskan kalau Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945.