Kumpulan Berita
Mahkamah Konstitusi (MK).
Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan jika Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan anggota Polri. Kendati dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri menduduki jabatan sipil.
Pakar Hukum: Tak Ada Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Selama Terkait Tugasnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait kepolisian menuai polemik. Namun, semua pihak diminta untuk memahaminya secara lengkap dan utuh agar tidak terjadi multitafsir hingga menimbulkan kesalahpahaman.
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
Ini riwayat pendidikan Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang membantah tuduhan ijazah palsu.
Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Perlu Mundur
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berpandangan anggota Polri yang sudah duduk di jabatan sipil sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu mundur.
Arsul Sani Tepis Tuduhan Ijazahnya Palsu, Perlihatkan Dokumen Asli
Hakim Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah doktoralnya palsu. Bahkan, langsung memperlihatkan dokumen asli ijazahnya kepada publik dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Soal Putusan MK, Pakar Sebut Bukan Melarang Polisi Menjabat di Luar Institusinya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai Polri menuai pro kontra. Putusan itu terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian.
Pascaputusan MK, Muncul Kekhawatiran Ada Kekosongan di Lembaga yang Butuh Keahlian Polri
Persoalan itu akan muncul di sejumlah kementerian atau lembaga yang sangat bergantung pada keahlian teknis anggota Polri.
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil menuai pro kontra.