Kumpulan Berita

MK.


Nasional
30 April 2025

Menhan soal UU TNI Digugar ke MK: Sudah Selesai Itu Semua

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait undang-undang TNI yang telah disahkan.

Nasional
30 April 2025

Istana: Putusan MK Soal UU ITE, Kabar Baik Kebebasan Berpendapat 

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

Nasional
14 April 2025

Survei LSI: Kepercayaan Publik ke Kejagung Melambung, Dibuntuti MK dan KPK

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mempublikasikan hasil survei terbarunya soal RUU KUHAP, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

Nasional
21 March 2025

MK Larang Caleg Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Kecuali Dapat Penugasan Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang calon legislatif (caleg) terpilih demi maju pemilihan kepala daerah (pilkada).

Nasional
14 March 2025

Calon Kepala Daerah Baru Sudah Mendaftar untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin menyampaikan bahwa sejumlah Calon Kepala Daerah mulai melakukan pendaftaran di daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang.

Nasional
10 March 2025

UU Parpol Digugat Persoalkan Masa Jabatan Ketum, Tak Ada Batasan Ciptakan Dinasti Politik

Dosen Hukum Tata Negara, Edward Thomas lamury Hadjon mengajukan gugatan terkait UU Partai Politik dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasional
3 March 2025

Besok, MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-undang, Ini Jadwalnya

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) pasca penyelesaian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

Nasional
2 March 2025

Anggaran Kurang 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Komisi II DPR Saran Pakai APBN

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan turut menyoroti adanya 16 daerah yang tak sanggung menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) lantaran kekurangan anggaran.