Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), akan memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Sehingga total perkara yang kandas sebanyak 100 permohonan.

Adiningsih Mus jadi pemimpin perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara.

Kecurangan apalagi kejahatan dalam setiap kontestasi pemilihan seperti Pilkada lalu atau Pemilu Legislatif/Pilpres,tidak boleh diabaikan.

Dalam Eksepsi juga dinyatakan permohonan Denny Indrayana tidak jelas karena banyak kontradiksi baik dalam posita maupun petitumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan untuk 22 permohonan perselisihan hasil Pilkada.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada

Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.