Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi UU Pilkada.

Menurut Mahkamah, makna frasa 'pihak lain' dalam pasal-pasal a quo memiliki sifat tanpa batas dan dapat menjangkau siapa saja.

Sejauh ini Partai Perindo telah menjalani sidang pendahuluan dan bersiap untuk sidang selanjutnya.

Mayoritas penggugat menguji Pasal 173 ayat (3) tentang verifikasi parpol yang disebutkan tak menyertakan parpol lama dalam verifikasi.

Permohonan gugatan dilakukan lantaran kewenangan Aceh dihilangkan dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Aku tahu rasanya tidak diakui sama negara sendiri. Ini kan takdir, jangan dibantah," ujar Gloria.

Sang ibu, Ira Hartini berharap Mahmakah Konstitusi dapat menerima permohonan yang diajukannya tersebut.

Dia mengatakan, anggota Brimob dari Polda Sulsel itu nantinya akan bertugas hingga situasi kamtibmas di wilayah Sagupa kondusif mengingat saat ini terjadi sejumlah aksi pemalangan dan percobaan pembakaran kantor-kantor di lingkungan Pemkab Intan Jaya.