Kumpulan Berita

MK.


Nasional
13 April 2026

Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK

Anwar Usman resmi memasuki masa purnabakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), setelah mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Nasional
13 April 2026

MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini

Anwar Usman telah mengakhiri masa pengabdiannya sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun pada 6 April 2026.

Nasional
10 April 2026

Anwar Usman: Hakim MK Pengganti Saya Mudah-mudahan Bawa Berkah!

Anwar berharap penggantinya dapat membawa hikmah dan berkah untuk Konstitusi dan bangsa Indonesia. Diketahui, Anwar telah memasuki masa pensiun per tanggal 6 April 2026.

Nasional
8 April 2026

Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman Pekan Ini

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengambil sumpah hakim MK pengganti Anwar Usman dan jajaran Ombudsman RI pada pekan ini.

Nasional
7 April 2026

KPK Tunduk Putusan MK, Penghitungan Kerugian Negara Kini Wewenang BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. KPK menegaskan akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.

Nasional
4 April 2026

Tok! MK Putuskan BPK Satu-satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, merupakan lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Nasional
16 March 2026
Nasional
2 March 2026

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi, Penderita Penyakit Kronis Kini Diakui sebagai Disabilitas Fisik

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025, terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Permohonan tersebut diajukan oleh dua penyandang penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru.

Nasional
2 March 2026

Kabulkan Sebagian UU Tipikor, Pasal Soal Obstruction Of Justice Diubah MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 71/PUU-XXIII/2025 pengujian Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK/Tipikor). Gugat ini diajukan oleh Hermawanto yang berprofesi sebagai advokat.