Kumpulan Berita

MK.


Hot Issue
18 November 2025

Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu

Arsul Sani membantah tudingan memiliki ijazah doktoral palsu

Nasional
16 November 2025

PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025 tidak melarang total polisi aktif menduduki jabatan di luar institusinya, selama jabatan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi serta merupakan penugasan Kapolri.

Nasional
14 November 2025

DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.

Nasional
16 October 2025

MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan.

Nasional
16 October 2025

Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait pasal 8 ayat (5) undang-undang Nomor 11 Tahun 2021.

Nasional
11 September 2025

Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengaku merasa takut menyampaikan pendapat dalam kurun 5??"10 tahun terakhir. Ia pun menyinggung adanya UU yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Nusantara
5 September 2025

Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik

Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 3 Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Rony Omba-Marlinus, diyakini bakal tetap dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel periode 2024-2029. Hal ini menyusul permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diyakini bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Hot Issue
4 September 2025

Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan akan mengikuti putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk penyesuaian.