Kumpulan Berita
Kebijakan pembatasan komisi platform transportasi daring maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko menjadi bumerang bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Alih-alih meningkatkan pendapatan, kebijakan itu dikhawatirkan justru menggerus penghasilan bersih pengemudi.
Sejumlah driver ojek online (ojol) mengeluhkan kebijakan potongan aplikator dari yang sebelumnya 20 persen menjadi 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menggodok aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyusun aturan tersebut.
Rencana Komdigi menyusun pedoman biaya layanan pengantaran barang dan makanan dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi aturan mengenai pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan.
Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan untuk memasukkan ojek online (ojol) dalam kategori transportasi umum. Aturan baru itu ditargetkan rampung tahun ini melalui Revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Pemerintah dan DPR akhirnya merilis Perpres ojol Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital
YLKI menyoroti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 soal ojek online. Tarif berpeluang naik.