Kumpulan Berita
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,2 persen secara tahunan dan telah memenuhi 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.
Penguatan basis data yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk optimalisasi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pelaku usaha yang memiliki omzet per tahun di bawah Rp500 juta bebas dari pajak penghasilan (PPh) dan itu berlaku untuk semua usaha.
Ini daftar transaksi digital yang wajib PPN per 9 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi wacana penerapan pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026 yang sebelumnya diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo.
Skema ini bertujuan mempercepat penyetoran pajak ke kas daerah, meningkatkan transparansi transaksi, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Maman Abdurrahman menegaskan pelaku usaha yang memiliki omzet per tahun di bawah Rp500 juta bebas dari pajak penghasilan (PPh) termasuk tukang cukur dan tukang pijat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan saksi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong pada Selasa (3/11/2026). Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
DJP buka-bukaan soal aktivitas transfer bank dikenai pajak digital lewat skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN)