Kumpulan Berita

pajak.


Hot Issue
14 May 2026

Purbaya Terbitkan Aturan Baru Pajak Rokok, Ini Isinya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Hot Issue
14 May 2026

40 Perusahaan Baja China Siap Patuh Pajak Usai Didatangi Tim Khusus, Purbaya: Jadi Legal

Tim khusus gabungan DJP-DJBC telah menindaklanjuti temuan terkait 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Hot Issue
12 May 2026

Pelaporan SPT Tembus 13,2 Juta Wajib Pajak, Aktivasi Akun Coretax 19,1 Juta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah merilis data terbaru mengenai kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hingga tanggal 11 Mei 2026 pukul 24.00 WIB, tercatat sebanyak 13.233.078 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) untuk Tahun Pajak 2025.

Hot Issue
12 May 2026

Amankan Penerimaan Negara, DJP Blokir 3.185 Rekening Penunggak Pajak

Tidak hanya terbatas pada rekening bank, otoritas pajak juga menyisir aset keuangan lainnya seperti polis asuransi, subrekening efek, hingga instrumen keuangan lainnya

Hot Issue
11 May 2026

Apindo Minta Pengusaha Tak Khawatir soal Pemeriksaan PPS oleh DJP

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta para pengusah agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty dan peserta Program Pengungkapan Sukarela oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Sebut Tax Amnesty Berbahaya bagi Kemenkeu dan Orang Pajak, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan risiko dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru yang Ganggu Pengusaha

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

Hot Issue
11 May 2026

Purbaya Tegur DJP, Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty Jilid II

Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II.