Kumpulan Berita

pajak.


Hot Issue
5 August 2026

Purbaya Bebaskan Pungutan Pajak Proses Konsolidasi BUMN Selama 3 Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membebaskan pungutan pajak untuk mendukung proses konsolidasi perusahaan BUMN yang tengah dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hot Issue
5 August 2026

Purbaya Tunda Pemungutan Pajak Pedagang Online Lewat E-Commerce

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda kebijakan penunjukan platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi para pedagang online.

Hot Issue
5 August 2026

Skema Insentif Pajak Film Nasional Mulai Berlaku, Segini Besarannya

Pemerintah memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 50 persen untuk pemutaran film nasional di wilayah Jakarta. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 591 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada masa pajak Juli 2026.

Hot Issue
2 August 2026

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun, Purbaya: Ekonomi Lumayan Bagus

Hingga akhir Juni 2026, realisasi penerimaan pajak nasional telah menembus Rp1.035,7 triliun atau melesat 24,6 persen

Hot Issue
2 August 2026

Purbaya Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, yang Dikejar Wajib Pajak Bandel

Pemerintah memilih fokus mengoptimalkan penagihan serta memastikan seluruh wajib pajak (WP) memenuhi kewajibannya

Hot Issue
31 July 2026

Purbaya Kejar Penunggak Pajak dan Kebocoran Tanpa Naikkan Tarif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hot Issue
30 July 2026

Tax Gathering 2026, KPP Wajib Pajak Besar 4 Perkuat Kolaborasi dengan Seluruh WP Baru

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (KPP WPB Empat/KPP LTO 4) terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pengamanan penerimaan pajak Tahun 2026.

Hot Issue
26 July 2026

Pemerintah Bebaskan Bunga Angsuran dan Denda Telat Bayar Pajak Rumah hingga Akhir 2026

Pemerintah membebaskan bunga angsuran dan denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak