pajak

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme pengumpulan pajak.

Menurutnya, tekanan ekonomi yang terjadi hingga September 2025 menjadi salah satu faktor pelemahan penerimaan pajak,

Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan kasus pengecilan pajak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di delapan lokasi terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016??"2020. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah kendaraan mewah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan adanya lonjakan signifikan pada realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2025 menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi pada penerimaan pajak neto. Secara keseluruhan, total nilai restitusi hingga Oktober mencapai Rp340,52 triliun.

Komisi XI DPR mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengenai status dan kinerja sistem Coretax yang saat ini masih dalam masa transisi

Niam mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).