pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan keterlibatan Babinsa dari TNI AD dan Bhabinkamtibmas dari Polri dalam kegiatan operasional perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan keterlibatan unsur TNI dan Polri, khususnya Babinsa serta Bhabinkamtibmas, dalam pengawasan Wajib Pajak (WP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026, bukan aturan baru.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan pajak

Penerimaan pajak melesat didorong maraknya penyelenggaraan konser musik di Jakarta. Hal ini tidak hanya membangkitkan industri hiburan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memperketat pengawasan kepatuhan dengan membidik para wajib pajak baru.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan menggenjot penerimaan pajak agar ke depannya pengelolaan anggaran negara semakin optimal.

Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Said Iqbal. Pertemuan ini membahas usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).