Kumpulan Berita

Pajak


Hot Issue
26 September 2025

Pajak Digital Tembus Rp41 Triliun, DJP: Penggerak Penerimaan Negara

DJP Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun hingga 31 Agustus 2025

Hot Issue
25 September 2025

Ada 200 Penunggak Pajak Capai Rp60 Triliun, Purbaya: Saya Paksa Bayar 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya mengejar para penunggak pajak dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun. Tercatat ada 200 penunggak pajak besar.

Nasional
24 September 2025

KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar Rp60 Triliun dari Penunggak Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengejar Rp60 triliun dari ratusan penunggak pajak.

Hot Issue
22 September 2025

Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mencatat realisasi penerimaan pajak secara neto sepanjang Januari-Agustus 2025 mencapai Rp1.135,44 triliun.

Hot Issue
19 September 2025

Menkeu Purbaya Ngetes Operator Kring Pajak Tanya soal Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke layanan publik milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kring Pajak 1500200.

Hot Issue
18 September 2025

Penjelasan soal Subsidi Gaji untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta

Insentif yang dicairkan adalah fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Hot Issue
15 September 2025

Gaji Pekerja Hotel-Kafe Bebas Pajak hingga 2026, Bisa Dapat Bonus Rp400.000

Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025, yang salah satunya mencakup fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata

Hot Issue
15 September 2025

Tenang! PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang hingga 2029

Pemerintah memperpanjang PPh Final 0,5% UMKM hingga 2029. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan diharapkan meringankan beban pajak serta menyederhanakan administrasi bagi pelaku UMKM. Anggaran Rp2 triliun disiapkan untuk mendukung kebijakan ini. Saat ini, ada 542 ribu UMKM yang terdaftar memanfaatkan fasilitas ini.