Pajak

Menurutnya, tekanan ekonomi yang terjadi hingga September 2025 menjadi salah satu faktor pelemahan penerimaan pajak,

Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan kasus pengecilan pajak.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan adanya lonjakan signifikan pada realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2025 menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi pada penerimaan pajak neto. Secara keseluruhan, total nilai restitusi hingga Oktober mencapai Rp340,52 triliun.

DJP melaporkan telah berhasil mengumpulkan uang negara sebesar Rp11,48 triliun dari 201 wajib pajak (WP) penunggak pajak terbesar.

Niam mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, MUI telah menyepakati fatwa pajak berkeadilan.