Pemda.

Menteri Perindustrian Sarmuji meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung pengembangan kawasan industri dengan menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung secara optimal. Menurutnya, kawasan industri merupakan sarana efektif untuk mempercepat laju industrialisasi nasional.

Pemerintah daerah (pemda) diminta segera membenahi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Pembenahan layanan BPHTB diperlukan untuk memberikan kepastian waktu dan proses kepada wajib pajak sekaligus mendukung kelancaran peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, masih terdapat anggaran yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Digitalisasi perlu dikembangkan menjadi ekosistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pengelolaan sampah, termasuk melalui pengembangan skema waste to energy. Penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, hingga kerja sama dengan pelaku usaha dinilai penting agar pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah telah memiliki angka terkait besaran anggaran DBH yang akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak terjebak pola pikir yang menghambat lahirnya inovasi di daerah. Inovasi tidak harus selalu berbasis teknologi atau digital, tetapi yang terpenting adalah memberikan solusi nyata bagi pelayanan publik.