Pilkada

Tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada dinilai menjadi persoalan serius bagi demokrasi di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan sejak tahap pencalonan, meski belum tentu kandidat bisa maju dalam kontestasi.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyoroti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masih diwarnai politik uang.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang justru berpotensi memperbesar biaya politik.

Lewat Rakernas I, PDIP memutuskan sikap pilkada harus digelar secara langsung atau dipilih rakyat.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut menyinggung soal sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan hingga pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar Sabtu (10/1/2026) hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, buka suara terkait ramainya pembahasan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa partainya ikut mempengaruhi perubahan sikap Partai Demokrat terkait dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hasil pertimbangan internal Partai Demokrat.