Pilkada

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni?? am Sholeh, turut menyampaikan pandangannya terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan, bahwa setiap kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik.

Lebih dari 65% responden menyatakan tidak setujua terhadap Pilkada lewat DPRD.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, belum menentukan sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjelaskan, alasan partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut kembali mencuat setelah Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil Rapimnas partainya.

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pelaksanaan PSU Pilkada Papua 2025 menjadi pilkada teraman dan terkondusif sepanjang sejarah di Bumi Cenderawasih

Fatoni juga tidak lupa mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi.